Minahasa,Jelajahterkini – Bupati Robby Dondokambey, menghadiri Pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, yang dilaksanakan di Graha Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (26/2/2026).
Pengukuhan dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan dirangkaikan dengan Peresmian 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta Pembukaan Pelatihan Paralegal tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Peresmian Posbankum menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan hukum hingga ke desa dan kelurahan. Keberadaan Posbankum diharapkan mampu memberikan pendampingan dan konsultasi hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.
Dalam agenda tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara terkait pelayanan hukum dan pembentukan produk hukum daerah. Kerja sama ini menegaskan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis hukum.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Minahasa menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, atas dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan di wilayah Minahasa.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya Posbankum sebagai garda terdepan pelayanan hukum masyarakat. Ia berharap seluruh pemerintah daerah terus berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum guna memastikan akses keadilan yang merata bagi seluruh warga.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Plus Provinsi Sulawesi Utara, para bupati dan wali kota se-Sulut, wakil kepala daerah, jajaran pemerintah provinsi, sekretaris daerah, para asisten, pimpinan perguruan tinggi, serta instansi vertikal.
Bupati Minahasa hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bagian Prokopim, Kepala Bagian Hukum, serta jajaran protokoler.
Melalui partisipasi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan hukum yang inklusif dan mendorong lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas serta berpihak pada kepentingan masyarakat. (V*)
