Mitra Jelajahterkini– Isu penjualan tiket masuk turnamen Dylan Kandoli Cup yang diduga melibatkan oknum pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa Tenggara, akhirnya mendapat klarifikasi tegas dari Pemerintah Kabupaten Mitra.
Sekretaris Daerah (Sekda) David Lalandos, AP.MM, membantah secara tegas adanya instruksi resmi dari Pemkab untuk menjual tiket tersebut kepada para ASN maupun masyarakat.
“Pemkab Mitra tidak pernah menginstruksikan pejabat di OPD mana pun untuk menjual tiket masuk turnamen Dylan Kandoli Cup. Jangan karena inisiatif atau keinginan satu-dua orang, lalu pimpinan daerah Bupati, Wakil Bupati, maupun Pemda secara kelembagaan yang harus menanggung akibatnya,” tegas Sekda Lalandos, dengan nada tegas namun terbuka, Selasa (19/8/2026).
Lalandos juga meminta masyarakat, termasuk rekan-rekan media, untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia mengingatkan, hal itu bisa memicu disinformasi dan berpotensi memecah belah persatuan warga Mitra.
“Sebelum diekspos ke publik, pastikan dulu kebenarannya. Kalau semua info langsung disebar tanpa dicek, disinformasi pasti menyebar cepat, dan bahaya perpecahan mengintai. Apalagi info yang belum tentu benar bisa dimanfaatkan pihak yang tidak ingin melihat Mitra berkembang,” ujarnya.
“Kita tidak anti kritik, kok. Sepanjang kritik itu benar dan membangun, kami terima dengan tangan terbuka. Tapi kalau itu ulah oknum, ya kritisi dan tindaki oknumnya — jangan dibawa-bawa nama lembaga atau pimpinan daerah,” tambahnya.
Satu hal yang juga diluruskan Sekda adalah isu pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sempat dikaitkan dengan kewajiban membeli tiket. Menurutnya, pemotongan itu murni hasil penilaian kinerja dan kehadiran ASN sama sekali tidak ada kaitannya dengan tiket pertandingan.
“Pemotongan TKD itu diatur sesuai undang-undang, berdasarkan hasil penilaian kinerja dan absensi lewat Aplikasi e-Kin yang dikembangkan Pemda. Bukan karena tidak membeli tiket masuk lapangan. Itu fakta yang harus diluruskan,” tegasnya.
Lalandos juga menyayangkan adanya pihak yang membawa nama pemerintah daerah dalam urusan penjualan tiket tersebut, padahal tidak ada instruksi resmi apa pun.
“Kami akan telusuri siapa oknum yang berbuat ini. Jangan hanya karena ulah segelintir orang, lalu membawa nama Pemda — apalagi nama Bupati. Ini tidak boleh dibiarkan,” pungkas Sekda Lalando.
