Minahasa Utara, Jelajahterkini.com – Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., menghadiri Entry Meeting Opini Ombudsman RI Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Manado, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan awal penilaian Ombudsman Republik Indonesia terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pada 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.
Kehadiran Bupati Joune Ganda menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Joune Ganda didampingi Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
Entry Meeting dipimpin Anggota Ombudsman RI Abdul Ghofar Ismail, S.Pd.I., S.H., M.H., dan dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara Meliany Limpar, S.H., M.H., para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta jajaran TNI, Polri, dan instansi vertikal.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan tolok ukur utama kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Pelayanan publik bukan sekadar rutinitas birokrasi, tetapi menjadi cerminan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat,” ujar Yulius.
Ia juga mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada penilaian Ombudsman RI Tahun 2025 yang meraih nilai 84,18 dengan predikat Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Minahasa Utara, untuk terus melakukan pembenahan menjelang penilaian tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Ombudsman RI turut menyampaikan tiga rekomendasi utama kepada seluruh pemerintah daerah, yakni mengintegrasikan peningkatan kualitas pelayanan publik ke dalam dokumen perencanaan daerah, menyediakan anggaran yang memadai untuk sarana dan prasarana termasuk fasilitas ramah disabilitas serta peningkatan kapasitas aparatur, dan melaksanakan evaluasi serta pembinaan pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan.
Selain itu, Gubernur Yulius mengingatkan seluruh kepala daerah agar memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan memicu musim kemarau panjang.
“Layanan publik tidak boleh berhenti. Justru di tengah ancaman kekeringan dan dampak perubahan iklim, pelayanan kepada masyarakat harus semakin maksimal, terutama pada sektor ketahanan pangan, bantuan sosial, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya,” tegasnya.
Melalui keikutsertaan dalam Entry Meeting tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan kesiapannya mendukung proses penilaian Ombudsman RI sekaligus memperkuat upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, bebas maladministrasi, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
DoKaLo
