Minahasa Utara, Jelajahterkini.com – Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus mengakselerasi pemerataan investasi sektor pariwisata nasional dengan menggeser fokus pengembangan dari Bali ke berbagai destinasi unggulan di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan investasi dan kunjungan wisatawan pada satu wilayah.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa potensi pariwisata Indonesia jauh melampaui Bali. Oleh karena itu, pembangunan destinasi wisata di luar Pulau Dewata kini menjadi agenda strategis pemerintah melalui penerapan cetak biru pembangunan yang bertanggung jawab, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. “Akselerasi pembangunan di luar Bali kini menjadi agenda mutlak melalui blueprint yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang,” ujar Menpar. Sabtu (30/5/2026).
Langkah tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya konsentrasi kunjungan wisatawan mancanegara di Bali. Dari total 15,39 juta kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, hampir setengahnya masih terpusat di Bali. Kondisi ini menyebabkan sejumlah kawasan wisata unggulan seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud menghadapi tekanan akibat overtourism serta kepadatan investasi.
Di sisi lain, tren pasar global saat ini mulai bergeser ke arah wellness tourism atau wisata kebugaran serta pengalaman wisata yang lebih autentik dan berkelanjutan. Perubahan tren tersebut menjadi peluang besar bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk berkembang sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Sepuluh Destinasi Prioritas Jadi Fokus Pengembangan
Untuk mendorong pemerataan pertumbuhan sektor pariwisata, pemerintah menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), yakni:
Danau Toba
Candi Borobudur
Mandalika
Labuan Bajo
Likupang
Tanjung Kelayang
Bromo Tengger Semeru
Wakatobi
Pulau Morotai
Raja Ampat
Selain itu, pemerintah juga menetapkan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif, yaitu Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau, yang difokuskan pada pemulihan daya dukung lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Likupang Jadi Bukti Nyata Pemerataan Investasi
Implementasi kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil nyata di kawasan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Sebagai salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang terus berkembang menjadi magnet baru investasi pariwisata nasional dan internasional.
Mengandalkan kekayaan wisata bahari, keindahan pantai, ekosistem bawah laut, serta panorama pesisir yang eksotis, Likupang berhasil menarik perhatian investor global untuk menanamkan modal di sektor pariwisata premium.
Selama beberapa tahun terakhir, Likupang kerap dibandingkan dengan destinasi super prioritas lainnya seperti Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Namun kini, kawasan tersebut mulai menunjukkan perkembangan signifikan melalui hadirnya berbagai proyek investasi strategis.
Salah satu indikator kuat adalah masuknya investasi dari perusahaan resor internasional yang diperkuat dengan pengembangan jaringan akomodasi premium termasuk Kehadiran brand global tersebut menjadi validasi bahwa Likupang memiliki daya saing tinggi di pasar pariwisata internasional.
Keunggulan utama kawasan ini terletak pada panorama Laut Maluku yang terbentang luas, dipadukan dengan latar belakang megah Gunung Klabat yang menjadi ikon alam Sulawesi Utara. Kombinasi lanskap pesisir dan pegunungan tersebut memberikan nilai tambah yang sulit ditemukan di destinasi lain.
Masuknya investasi asing juga menjadi bukti bahwa potensi wisata bahari dan pesisir Minahasa Utara memiliki prospek bisnis yang menjanjikan di mata investor kelas dunia.
Kehadiran berbagai fasilitas pariwisata berstandar internasional di wilayah yang dipimpin Bupati Joune J.E. Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung semakin memperkuat posisi Likupang sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.
Reformasi Regulasi dan Digitalisasi Pariwisata
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, menyatakan bahwa berbagai masukan dari pelaku usaha akan menjadi dasar penyempurnaan regulasi investasi pariwisata agar lebih ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemerintah juga mempercepat transformasi digital melalui integrasi sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API). Sistem tersebut memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap platform pemesanan akomodasi daring atau Online Travel Agent (OTA), sehingga hanya properti yang memiliki izin resmi yang dapat dipasarkan kepada wisatawan.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan sektor pariwisata nasional tidak lagi terpusat di satu daerah, melainkan berkembang secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Likupang pun kini tampil sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan kebijakan pemerataan investasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
(*DoKaLo)
