Minahasa Utara, Jelajahterkini.Com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kelima kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Jumat (29/5/2026).
Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP yang merupakan penghargaan administratif tertinggi dalam tata kelola keuangan pemerintah ini mencerminkan keberhasilan penerapan sistem pengelolaan anggaran yang profesional dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dalam agenda resmi yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras dan menunjukkan dedikasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pencapaian ini adalah bukti bahwa kita mampu mengelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab. Namun, opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ini adalah momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan demi kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara,” ujar Joune Ganda.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut semakin memperkuat posisi Kabupaten Minahasa Utara sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sulawesi Utara.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pun menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
(DoKaLo)
