MINAHASA UTARA, Jelajahterkini.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengambil langkah preventif untuk memastikan proyek pembangunan Alun-alun Kabupaten Minahasa Utara berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari persoalan hukum. Melalui inovasi Probity Advice, Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda, SE., MAP., MM., M.Si., menggandeng Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI), Selasa (23/06/2026).
Kolaborasi strategis tersebut dirancang sebagai payung hukum sekaligus sistem pendampingan melekat yang mencakup seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima akhir.
Kehadiran Tim Probity Advice LKPP-RI diproyeksikan untuk mengawal seluruh proses pengadaan agar tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku, meminimalkan risiko sanggah dari penyedia jasa, serta menutup peluang terjadinya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Sebagai tindak lanjut, Tim Probity Advice LKPP-RI yang dipimpin Octo Army melakukan entry meeting di Kantor Bupati Minahasa Utara. Kedatangan tim disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Novly Wowiling, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Minahasa Utara, Lidya Warouw.
Usai pertemuan, tim bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara langsung melakukan peninjauan ke lokasi yang akan dibangun sebagai alun-alun kabupaten. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pendampingan intensif dalam penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan serta Persiapan Pemilihan Penyedia untuk paket proyek tersebut.
Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa pembangunan alun-alun bukan sekadar proyek fisik atau upaya penyerapan anggaran semata. Menurutnya, kawasan tersebut dirancang menjadi ruang publik baru bagi masyarakat, pusat aktivitas komunitas, serta ikon daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan sektor pariwisata di Minahasa Utara.
“Pendampingan oleh LKPP-RI ini menjadi bukti upaya dan komitmen kami dalam mewujudkan transparansi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, guna menciptakan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel dalam proyek tersebut,” ujar Joune Ganda yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Di sisi lain, keterlibatan LKPP-RI dalam proyek strategis daerah ini sejalan dengan tugas dan fungsi lembaga tersebut dalam memberikan saran, pendapat, serta rekomendasi yuridis, khususnya terkait penyelesaian sanggah dan mitigasi persoalan hukum di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dengan pendampingan yang dilakukan secara menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara optimistis pembangunan Alun-alun Kabupaten dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menjadi contoh pelaksanaan proyek daerah yang transparan, profesional, dan akuntabel.
(DoKaLo)
