Minahasa Utara, Jelajahterkini.com – Jalan nasional yang menjadi jalur utama penghubung Kabupaten Minahasa Utara dengan Kota Bitung kembali mengalami putus total setelah badan jalan ambles di kawasan lingkar tambang, Minggu (7/6/2026). Peristiwa tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi logistik, serta mobilitas warga yang selama ini bergantung pada jalur strategis tersebut. Kerusakan kali ini disebut sebagai yang paling parah dibandingkan kejadian sebelumnya. Amblasnya badan jalan disertai retakan panjang menyebabkan akses transportasi terhenti dan memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan pengguna jalan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Insiden ini juga memicu sorotan publik terhadap aktivitas operasional PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), yang merupakan anak perusahaan PT Archi Indonesia Tbk. Sejumlah warga mempertanyakan kemungkinan adanya pengaruh lalu lintas kendaraan tambang bermuatan berat terhadap kondisi struktur jalan nasional yang mengalami kerusakan berulang di lokasi yang sama.
Saat ditemui awak media di lokasi kejadian, perwakilan warga lingkar tambang meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan audit secara menyeluruh guna memastikan penyebab utama kerusakan jalan tersebut.
“Kami meminta pemerintah dan aparat hukum untuk melakukan audit secara menyeluruh. Ada atau tidaknya kaitan antara aktivitas tambang dengan kerusakan jalan ini harus segera diungkap dengan jelas. Kami tidak ingin kejadian ini terus berulang tanpa ada solusi pasti,” ujar salah seorang perwakilan warga.
Selain persoalan jalan ambles, tim media juga menghimpun berbagai kesaksian warga terkait aktivitas peledakan (blasting) di kawasan Tasiam Kecil. Warga mengaku aktivitas tersebut berada dekat dengan daerah tangkapan air dan kawasan hutan lindung. Mereka mengklaim getaran yang ditimbulkan menyebabkan sejumlah rumah mengalami retak-retak, bahkan beberapa sumber mata air yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat disebut mulai terganggu.
Keluhan lainnya datang dari dugaan pencemaran lingkungan yang disebut pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Warga mengungkap adanya insiden kematian puluhan ekor sapi yang diduga setelah mengonsumsi air sungai di sekitar kawasan resettlement. Dugaan tersebut hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat yang mendesak adanya investigasi dan pengujian ilmiah secara independen.
Warga juga mengingatkan pentingnya penegakan aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Menurut mereka, apabila ditemukan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, pencemaran lingkungan, atau pelanggaran tata kelola pertambangan, maka sanksi administratif hingga pidana dapat diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Tonaas Wangko Sulawesi Utara, Izhak Tambani, turun langsung menemui warga Tatelu dan Warukapas. Dalam pertemuan itu, ia menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntutan masyarakat hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Saya siap membawa keluhan warga Likupang-Bitung langsung ke meja Presiden RI. Keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak. Ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Izhak kepada sejumlah wartawan, Senin (8/6/2026).
Masyarakat kini berharap pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera melakukan langkah konkret untuk mengungkap penyebab pasti amblesnya jalan nasional tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT MSM, PT TTN maupun pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden amblesnya jalan nasional di kawasan lingkar tambang tersebut. Warga berharap proses investigasi dilakukan secara transparan dan objektif agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Bagi masyarakat Minahasa Utara dan Bitung, jalan nasional tersebut bukan sekadar sarana transportasi, melainkan jalur vital yang menopang aktivitas ekonomi dan kehidupan ribuan warga setiap harinya. Oleh karena itu, mereka menilai keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan ini.
(DoKaLo)
