Minahasa Utara, Jelajahterkini.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menegaskan pentingnya sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah yang mampu mengakomodasi keragaman kondisi wilayah di Indonesia. Penilaian terhadap keberhasilan daerah dinilai tidak dapat hanya berpatokan pada indikator administratif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan tantangan, kapasitas, serta karakteristik unik yang dimiliki masing-masing daerah. Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda, saat menjadi pembicara panel dalam kegiatan diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan Chandler Governance Group (CGG).Dalam paparannya, Joune Ganda menekankan bahwa keberagaman geografis dan sosial di Indonesia menuntut adanya pendekatan yang lebih adil dalam menilai capaian pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi yang dihadapi setiap kabupaten sangat berbeda sehingga tidak tepat apabila seluruh daerah diukur menggunakan standar yang sama tanpa mempertimbangkan konteks masing-masing.
“Kabupaten di Pulau Jawa tentu menghadapi kondisi yang berbeda dengan kabupaten di kawasan perbatasan, kepulauan, atau pegunungan. Ketika kita mengukur keberhasilan daerah, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi,” ujar Joune Ganda yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara.
Terkait implementasi RGSS, Apkasi menyatakan menyambut baik kehadiran instrumen tersebut sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Namun demikian, Joune Ganda memberikan sejumlah catatan penting agar RGSS benar-benar menjadi alat yang mampu mendorong peningkatan kualitas pemerintahan di seluruh daerah.
Menurutnya, RGSS seharusnya berfungsi sebagai instrumen pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, bukan sebagai alat untuk memberikan label daerah terbaik maupun terburuk.
“RGSS harus menjadi instrumen pembelajaran, bukan instrumen penghakiman. Tujuannya bukan menentukan siapa yang terbaik dan terburuk, melainkan agar seluruh daerah bisa bergerak maju bersama,” tegasnya.
Apkasi juga menyoroti pentingnya penerapan metode perbandingan yang setara dalam proses pengukuran kinerja daerah. Organisasi tersebut mendorong agar setiap daerah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa sehingga hasil evaluasi menjadi lebih objektif dan relevan.
“Kabupaten kepulauan harus dibandingkan dengan kabupaten kepulauan, perbatasan dengan perbatasan, dan industri dengan industri. Harus membandingkan yang sebanding,” tambah Joune Ganda.
Lebih lanjut, Apkasi menegaskan dukungannya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data atau evidence-based policy. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Sebagai organisasi yang mewadahi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, Apkasi berharap RGSS dapat berkembang menjadi instrumen evaluasi yang tidak hanya objektif dan berbasis data, tetapi juga memiliki perspektif empati terhadap kondisi daerah yang beragam. Dengan demikian, hasil evaluasi yang dihasilkan dapat mendorong penguatan otonomi daerah secara substansial sekaligus menjadi sarana bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
(*DoKaLo)
