Minahasa Utara, Jelajahterkini.com – Lembaga survei nasional Indikator Politik Indonesia kembali melaksanakan riset bertajuk “Representasi Politik di Indonesia” yang menyoroti pandangan para pemimpin daerah pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Penelitian tersebut melibatkan sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dan berlangsung sebagai bagian dari pemetaan kepemimpinan nasional. Rabu (20/5/2026).
Dalam agenda riset tersebut, salah satu kepala daerah yang diwawancarai secara langsung oleh tim peneliti adalah Dr. Joune Ganda. Wawancara dilaksanakan di kawasan Jalan Tentara Pelajar sebagai bagian dari pengumpulan data lapangan untuk menggali pandangan para pemimpin daerah terhadap dinamika politik dan pemerintahan ke depan.
Keterlibatan Joune Ganda dinilai memiliki nilai strategis mengingat rekam jejak kepemimpinannya di Kabupaten Minahasa Utara serta perannya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Posisi tersebut dinilai memberikan perspektif yang luas terkait kondisi dan kebutuhan pemerintah kabupaten di tingkat nasional.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz menjelaskan bahwa riset berskala nasional tersebut menyasar sekitar 300 kepala daerah, baik bupati maupun wali kota yang akan menjalankan masa kepemimpinan periode 2025–2030.
Menurut Abdul Aziz, tujuan utama penelitian adalah memotret secara menyeluruh karakter kepemimpinan daerah pasca-Pilkada, termasuk menelaah rekam jejak, latar belakang sosial-ekonomi, hingga pandangan strategis para kepala daerah terhadap arah demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
“Tujuan utamanya adalah memotret secara utuh peta kepemimpinan daerah pasca-Pilkada. Kami ingin menggali mendalam mengenai rekam jejak, latar belakang sosial-ekonomi, serta pandangan strategis mereka terhadap arah demokrasi dan tata kelola pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Dalam sesi wawancara, Bupati Joune Ganda turut menyampaikan pandangannya mengenai tantangan politik setelah kontestasi daerah. Ia menekankan bahwa representasi politik tidak berhenti pada kemenangan elektoral, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan terbesar kepala daerah saat ini adalah menjaga sekaligus membangun kembali kepercayaan publik (public trust) melalui tata kelola pemerintahan yang terbuka dan pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kunci kepemimpinan daerah hari ini terletak pada transparansi dan pelayanan yang inklusif. Kita harus memastikan kebijakan lokal yang lahir benar-benar pro-rakyat, adil, dan mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat,” kata Joune Ganda.
Selain membahas arah kepemimpinan daerah, riset tersebut juga mengangkat sejumlah isu strategis lain seperti representasi gender dalam birokrasi, efektivitas kebijakan lokal, hingga harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hasil akhir penelitian nasional ini nantinya diproyeksikan menjadi bahan evaluasi makro sekaligus referensi strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi serta mendorong percepatan pembangunan nasional melalui tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif.
(*DoKaLo)
