Minahasa Utara, Jelajahterkini.com – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara yang digelar di Ruang Sidang DPRD Minut, Kamis (9/4/2026).
Rapat tersebut membahas penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, serta perubahan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2026 tentang penetapan kegiatan masa persidangan kedua tahun sidang kedua tahun 2026.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Minahasa Utara Vonny Adel Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua Edwin Nelwan dan Chintya Erkles.
Dalam sambutannya, Bupati Joune Ganda menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa pembahasan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Rekomendasi DPRD ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi secara serius demi tercapainya pembangunan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara,” ujar Joune Ganda.
Ia juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dedikasi dan komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal. Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan merupakan wujud sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
Dalam pemaparannya, Joune Ganda turut menyinggung kondisi ekonomi tahun 2025 yang menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun demikian, pemerintah daerah bersama DPRD dan para pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang tetap positif.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sektor UMKM, peningkatan investasi, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.
“Keberhasilan yang kita capai saat ini merupakan hasil kerja bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat harus terus kita jaga dan perkuat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mendukung program strategis nasional. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan, kepastian dalam setiap keputusan, serta keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan masyarakat.
Perubahan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2026 juga dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD, khususnya dalam penjadwalan kegiatan masa persidangan.
Rapat paripurna ini turut dihadiri unsur Forkopimda Minahasa Utara, para kepala perangkat daerah, Direktur PD Klabat, Direktur RSUD Maria Walanda Maramis, para camat, kepala bagian, kader partai politik, serta undangan lainnya.
Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Dengan adanya rekomendasi DPRD serta komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Minahasa Utara diharapkan semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(DoKaLo)
