MINAHASA, JelajahTerkini — Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa resmi mengalihkan status penahanan mantan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa berinisial DW dari tahanan rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan kota. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka yang mengalami sejumlah penyakit dan membutuhkan penanganan medis lanjutan.
DW sebelumnya ditahan sejak 28 Oktober 2026 dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dengan modus pemerasan di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H., dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026) malam, menjelaskan bahwa keputusan pengalihan penahanan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai kondisi kesehatan tersangka dari Lapas Kelas IIB Tondano pada 6 November 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, DW diketahui mengalami beberapa gangguan kesehatan, di antaranya fatty liver atau perlemakan hati, batu empedu, kista pada ginjal kiri, serta pembesaran prostat yang disertai kalsifikasi atau pengapuran.
Bahkan, kondisi kesehatannya sempat menurun hingga harus mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano.
“Setelah kami dalami, ternyata yang bersangkutan memang memiliki beberapa gangguan kesehatan. Bahkan, berdasarkan pemeriksaan dokter, direkomendasikan untuk menjalani rawat inap,” ungkap Rama.
Didampingi Kasi Intel Syaiful Arif, S.H., M.H., dan Kasi Pidsus Devis Buni Lele, S.H., M.H., Kajari menjelaskan bahwa selama menjalani perawatan, DW juga mengalami kesulitan buang air kecil sehingga harus menggunakan kateter.
Atas pertimbangan hasil pemeriksaan medis dan rekomendasi dokter, Kejari Minahasa akhirnya memutuskan mengalihkan status penahanan tersangka menjadi tahanan kota.
“Prinsip utama kami murni karena alasan kemanusiaan. Akses terhadap kesehatan merupakan hak asasi yang fundamental,” tegasnya.
Meski demikian, Rama menegaskan bahwa pengalihan status penahanan tersebut bukan berarti tersangka bebas dari jeratan hukum. DW tetap wajib mengikuti seluruh proses hukum dengan sejumlah ketentuan, termasuk penggunaan gelang khusus pemantauan, kewajiban melapor, serta pengawasan oleh tim intelijen Kejari Minahasa.
Sementara itu, kuasa hukum DW, Jahya Tampemawa, S.Pd., S.H., M.H., membenarkan bahwa kliennya masih membutuhkan penanganan medis lanjutan.
Menurutnya, gangguan kesehatan tersebut sebenarnya telah diketahui sejak Maret 2026, setelah DW menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Advent Manado. Saat itu, dokter menemukan adanya batu empedu, pembesaran prostat, dan kista pada ginjal.
Namun, tindakan medis yang direkomendasikan belum sempat dilakukan.
“Begitu memasuki masa penahanan, keluhan kesehatannya kembali muncul. Awalnya mengalami kesulitan buang air kecil, hingga akhirnya harus dibawa ke rumah sakit,” jelas Jahya.
Ia menambahkan, berdasarkan pemeriksaan lanjutan, dokter merekomendasikan tindakan medis, khususnya untuk menangani pembesaran prostat. Meski kondisinya mulai stabil, DW masih membutuhkan perawatan lanjutan dan menggunakan kateter.
Jahya menyampaikan apresiasi kepada pihak Kejari Minahasa atas pertimbangan kemanusiaan yang diberikan kepada kliennya.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan status penahanan tidak menghapus status tersangka maupun menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
“Ini hanya pengalihan penahanan. Klien kami tetap berstatus tersangka dan harus mengikuti seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Diketahui, DW ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, Kejari Minahasa menyebut adanya dugaan penerimaan uang dan barang senilai Rp124.039.000 dari sejumlah kepala pasar.
Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025, tercatat kekurangan setoran retribusi pasar sebesar Rp444.547.000.
Proses hukum terhadap perkara tersebut tetap berlanjut meskipun status penahanan tersangka telah dialihkan menjadi tahanan kota. (*)
