MINAHASA, JelajahTerkini — Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (26/10/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti dari Ruang Command Center Kabupaten Minahasa. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani sejumlah agenda strategis nasional, khususnya pengendalian inflasi, penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan guru PPPK, serta dukungan terhadap program penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Dalam agenda pengendalian inflasi, koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas harga barang dan kebutuhan pokok, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan terus memantau perkembangan harga di pasar, memperhatikan distribusi bahan kebutuhan pokok, serta mengambil langkah sesuai kewenangan apabila ditemukan gejolak harga yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa, pengendalian inflasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat tersebut juga mengangkat isu strategis terkait guru PPPK. Pembahasan ini menjadi perhatian dalam koordinasi pemerintahan, mengingat pentingnya kejelasan kebijakan dan penanganan berbagai persoalan kepegawaian bagi tenaga pendidik dalam mendukung keberlangsungan pelayanan pendidikan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar berbagai persoalan yang muncul dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Agenda berikutnya adalah evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kawasan permukiman.
Dukungan pemerintah daerah diperlukan, terutama dalam koordinasi program perumahan, penyiapan data dan sasaran penerima manfaat, serta pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman sesuai kewenangan masing-masing daerah.
Keikutsertaan Wakil Bupati Vanda Sarundajang dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengikuti dan menyelaraskan pelaksanaan kebijakan nasional dengan kebutuhan serta kondisi daerah.
Melalui koordinasi ini, diharapkan perangkat daerah terkait dapat menindaklanjuti setiap arahan dan hasil pembahasan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan secara terkoordinasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kabupaten Minahasa.(*)
