MINAHASA UTARA, Jelajahterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfosan) mulai menguji coba portal informasi digital Aksi Klabat atau Akselerasi Transformasi Keterbukaan Layanan Akses Informasi Berbasis Teknologi.
Portal ini disiapkan sebagai pusat informasi pelayanan publik satu pintu untuk memudahkan masyarakat mengakses data pemerintahan, program pembangunan, kebijakan strategis, hingga prosedur pelayanan administrasi.
Kepala Dinas Kominfosan Minahasa Utara, Styvi Sem Watupongoh, mengatakan portal tersebut dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi pemerintahan yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses.Pada tahap awal uji coba, data dari tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah terintegrasi. Sementara itu, proses pengumpulan dan penyempurnaan data dari seluruh perangkat daerah masih terus dilakukan.
Melalui portal aksiklabat.minut.go.id, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai program pembangunan serta mengakses Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing instansi. Dengan demikian, warga diharapkan dapat mengetahui persyaratan dan alur pelayanan tanpa harus mendatangi kantor dinas secara langsung.
Selain mempermudah akses informasi, Aksi Klabat diarahkan untuk mendukung keterbukaan pemerintahan, mempercepat digitalisasi birokrasi, serta menjadi sumber rujukan resmi dalam memeriksa kebenaran informasi terkait kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah.Ke depan, portal tersebut juga direncanakan dikembangkan sebagai sarana penyampaian pengaduan dan aspirasi masyarakat secara interaktif. Dinas Kominfosan turut merencanakan integrasi layanan informasi melalui platform WhatsApp untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Masyarakat Minahasa Utara saat ini sudah dapat mengakses portal tersebut maupun memindai kode QR resmi yang disediakan untuk masuk ke layanan informasi digital.
Pemkab Minahasa Utara menargetkan portal Aksi Klabat dapat beroperasi penuh pada akhir 2026, seiring dengan proses pelengkapan dan integrasi data seluruh perangkat daerah.
Melalui pengembangan layanan ini, pemerintah daerah berupaya mendorong pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
By. DoKaLo
