MINAHASA, JelajahTerkini — Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Peran Gubernur bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Manado, Senin (12/10/2026). Kehadiran Vanda yang akrab disapa VaSung tersebut mewakili Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam membahas peran gubernur dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, diwakili Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H.
Turut hadir sejumlah anggota Komisi II DPR RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
Anggota Komisi II DPR RI yang hadir di antaranya Dede Yusuf Macan Effendi, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika Mamana Sitepu, Ahmad Irawan, Dadang M. Naser, Ahmad Wazir Noviadi, Longki Djanggola, Ali Ahmad, Mardani Ali Sera, Aus Hidayat Nur, dan Ahmad Heryawan.
Pembahasan dalam rapat tersebut berfokus pada penguatan koordinasi antarlembaga, penyelarasan pemahaman mengenai kebijakan pemerintahan, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berjalan optimal. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pelaksanaan kebijakan yang selaras, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, bertukar pandangan, serta membahas berbagai hal terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kehadiran Wabup Vanda Sarundajang dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga legislatif, serta unsur Forkopimda.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan semakin mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan hukum.
Upaya penguatan sinergi antarlembaga ini juga diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta menghadirkan pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara.(*)
