Minahasa Utara, Jelajahterkini.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menjadi lokasi Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kajian Pengembangan Industri Kelapa Nasional” yang digelar di Hotel Sentra Minahasa Utara, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Minut Ir. Novly G. Wowiling, didampingi Kepala Dinas Pertanian Minut Bertha Loutje Katuuk dan Kepala Dinas Perindustrian Minut Agnes Tumangkeng. FGD menghadirkan pemerintah provinsi, instansi teknis, pelaku usaha, petani, serta Tim Peneliti IPB University.
Kajian tersebut dilaksanakan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), LRI PSEK IPB University, dengan tim peneliti yang diketuai Prof. Dr. Widyastutik.
Dalam sambutannya, Novly menegaskan bahwa kelapa bukan sekadar komoditas perkebunan, tetapi menjadi salah satu sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Utara, termasuk Minahasa Utara.
Menurutnya, besarnya potensi areal kelapa belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan petani. Karena itu, diperlukan strategi hilirisasi agar kelapa tidak hanya dijual dalam bentuk buah atau kopra, tetapi dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah.
“Turunan dari kelapa ini sangat banyak. Tetapi yang dicapai di keadaan petani paling tinggi baru dua sampai tiga produk,” ujar Novly.
Ia juga mendorong optimalisasi limbah dan hasil samping kelapa, termasuk pengembangan asap cair yang berpotensi dimanfaatkan di sektor pertanian dan perikanan.
Selain hilirisasi, Novly menilai pengembangan kelapa perlu dilakukan secara terintegrasi melalui pemanfaatan lahan di bawah pohon kelapa untuk komoditas lain, seperti jagung dan peternakan.
Di tengah tantangan perubahan musim dan kemarau berkepanjangan, ia juga mendorong penerapan teknologi pertanian, termasuk konsep precision agriculture, guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan masyarakat.
Novly berharap kajian IPB University tidak berhenti sebagai dokumen rekomendasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata yang memberikan nilai tambah serta meningkatkan kesejahteraan petani.
“Rekomendasi itu harus sampai pada implementasi dan bahkan menghasilkan kesejahteraan bagi petani kelapa yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk di Kabupaten Minahasa Utara,” tegasnya.
FGD ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat sinergi pemerintah, akademisi, petani dan pelaku industri dalam membangun ekosistem industri kelapa yang terintegrasi, mulai dari budidaya, pengolahan, hilirisasi hingga pengembangan produk turunan.
Dengan demikian, kelapa diharapkan tidak lagi hanya menjadi komoditas perkebunan, tetapi dapat berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DoKaLo
