TANGERANG SELATAN, JelajahTerkini — Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor perpajakan dan pertanahan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama Antar Daerah dan Perjanjian Kerja Sama Replikasi dan Pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan tersebut dihadiri Bupati Minahasa didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.
Kerja sama ini menjadi bagian dari langkah Pemkab Minahasa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital dan sistem pengelolaan data yang lebih terintegrasi.
Sistem Peta Pajak yang dikembangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk mendukung pemetaan, pemutakhiran, dan validasi data objek pajak secara spasial. Sistem tersebut juga mendukung keterhubungan data pertanahan dan perpajakan, termasuk integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2.
Bagi Kabupaten Minahasa, pemanfaatan sistem tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat basis data perpajakan daerah. Dengan data yang lebih terintegrasi dan akurat, pemerintah daerah dapat memiliki informasi yang lebih baik dalam melakukan pendataan, pemetaan, serta pengelolaan potensi pajak.
Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey mengatakan, kerja sama antardaerah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
“Digitalisasi pemerintahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, kita ingin memperkuat sistem pengelolaan data pajak dan pertanahan di Kabupaten Minahasa agar lebih terintegrasi, akurat dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Dondokambey.
Menurutnya, Pemkab Minahasa akan mendorong perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah
Penggunaan sistem berbasis data juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran informasi objek pajak, sehingga kebijakan perpajakan dapat disusun berdasarkan data yang lebih terukur.
“Yang kita harapkan bukan hanya penggunaan aplikasinya, tetapi juga bagaimana sistem ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si sebelumnya menjelaskan bahwa kerja sama pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan akan ditindaklanjuti melalui kerja sama teknis antarperangkat daerah. Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan data pemerintahan yang lebih tertib, akurat, terintegrasi dan akuntabel.
Kerja sama Minahasa dengan Tangerang Selatan ini juga menjadi bagian dari semangat berbagi inovasi antardaerah. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebelumnya menyatakan membuka ruang bagi pemerintah daerah lain untuk mempelajari dan mereplikasi inovasi Peta Pajak serta sistem integrasi data pertanahan dan perpajakan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam agenda tersebut, Bupati Minahasa bersama Sekda Minahasa juga memantau Stand Tangerang Selatan Expo yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kerja sama antardaerah.
Kegiatan penandatanganan turut dihadiri perwakilan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Gubernur Banten, serta Wali Kota Tangerang Selatan.
Turut mendampingi Bupati Minahasa dalam kegiatan tersebut, Kepala Bapenda Kabupaten Minahasa, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Bagian Kerja Sama.
Pemkab Minahasa berharap kerja sama ini dapat dilanjutkan melalui implementasi teknis yang terukur sehingga pemanfaatan teknologi digital tidak hanya memperkuat sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan pengelolaan data pertanahan di daerah.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Minahasa membangun tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis data, transparan, terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (*)
