Minahasa ,JelajahTerkini — Pemerintah Kabupaten Minahasa, mulai memperkuat tata kelola data pajak dan pertanahan melalui penerapan sistem digital yang terintegrasi.
Langkah tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Minahasa dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan.
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, secara daring dari Ruang Sekda, Jumat (11/9/2026)
Lynda mengatakan, pemanfaatan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun tata kelola pertanahan dan pendapatan daerah yang lebih tertib, akurat, dan akuntabel
Menurut dia, persoalan pertanahan memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan pajak daerah. Karena itu, diperlukan dukungan teknologi yang mampu mengintegrasikan data sehingga pemerintah dapat melakukan pemetaan dan pengelolaan informasi secara lebih efektif
“Berbicara tentang pertanahan, ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah. Kaitannya juga dengan pajak,” kata Watania
Ia menambahkan, kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan sistem peta pajak dan pertanahan. Kolaborasi dapat dikembangkan melalui kerja sama teknis antarpemerintah daerah dan perangkat daerah terkait
“Setelah penandatanganan antar kepala daerah, akan ada turunannya. Termasuk kerja sama antara Bapenda Minahasa dengan Bapenda Tangerang Selatan serta Diskominfo dengan Diskominfo,” ujarnya
Sekda Watania menilai, kerja sama tersebut juga membuka ruang bagi Pemkab Minahasa untuk mempelajari berbagai inovasi teknologi yang telah diterapkan pemerintah daerah lain
Hal ini dinilai penting dalam mempercepat penerapan e-government, terutama dalam membangun sistem pemerintahan yang didukung data serta teknologi yang terintegrasi
“Terutama dalam penerapan e-government yang membutuhkan dukungan sistem, data dan sumber daya teknologi yang terintegrasi,” katanya.
Menurut Sekda Watania, keberadaan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi sekaligus mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah
Digitalisasi data juga diharapkan membantu pemerintah memperoleh informasi pertanahan secara lebih akurat sehingga proses pengawasan, pemetaan, dan pengelolaan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif
“Digitalisasi ini diharapkan bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pengawasan data dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah,” pungkasnya
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Bapenda Minahasa Jeffry Tangkulung, SH, MAP, Kepala Diskominfo Minahasa Ricky Laloan, SH, Kabag Kerja Sama Rener Karwur, SSTP, MAP, serta jajaran Bapenda Minahasa.(*)
