MINAHASA UTARA, Jelajahterkini.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus mendorong penguatan koperasi sebagai instrumen ekonomi masyarakat, termasuk dalam pengelolaan potensi pertambangan rakyat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Dekopinwil Sulawesi Utara bersama Dekopinda Minahasa Utara dan Koperasi Pertambangan Kabupaten Minahasa Utara, yang digelar di Resto Casa Benedeta, Warukapas-Tatelu, Rabu (2/9/2026).
Bupati Minahasa Utara Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. diwakili Asisten II Pemkab Minut, Robby Parengkuan, S.H. Kegiatan turut dihadiri Ketua Dekopinwil Sulawesi Utara Dr. GS. Vicky Lumentut, S.H., M.Si., Ketua Dekopinda Minut Joune Pungus, jajaran Dekopinwil dan Dekopinda, unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Sulut, DPM-PTSP, Dinas Koperasi dan UMKM Minut, pengurus koperasi pertambangan, pemilik lahan, pemerhati pertambangan, wartawan dan undangan.
Ketua Dekopinda Minut Joune Pungus mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat dalam mengelola potensi pertambangan secara tertib, legal, produktif, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah.
Menurutnya, Minahasa Utara memiliki potensi sumber daya mineral, khususnya emas, yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus memperhatikan legalitas, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan.
“Koperasi dapat menjadi instrumen kelembagaan ekonomi rakyat untuk menghimpun masyarakat, memperkuat permodalan, meningkatkan posisi tawar anggota dan membangun tata kelola usaha pertambangan yang lebih terarah sesuai peraturan perundang-undangan,” demikian pokok laporan Dekopinda.
Joune menjelaskan, Dekopinda Minut sepanjang 2026 telah melakukan berbagai program penguatan gerakan koperasi. Pada Mei, dilakukan konsolidasi di 10 kecamatan, sementara pada Juli digelar kegiatan dalam rangka Hari Koperasi Indonesia, antara lain bazar, pasar murah dan lomba lari 5 kilometer.
Khusus sektor pertambangan, saat ini telah terbentuk tujuh koperasi pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara, terutama di wilayah Talawaan dan Tatelu. Selain itu, masih terdapat masyarakat dan pemilik lahan yang berminat membentuk koperasi pertambangan.
Dekopinda menegaskan pembentukan koperasi tidak boleh berhenti pada administrasi dan legalitas badan hukum. Koperasi harus menjadi lembaga usaha yang sehat, profesional, transparan, memiliki tata kelola baik serta mampu mengelola risiko usaha pertambangan.
Sementara itu, Ketua Dekopinwil Sulawesi Utara GS. Vicky Lumentut mengapresiasi aktivitas Dekopinda Minahasa Utara. Ia menyebut Minut menjadi daerah yang mengawali rangkaian pembentukan Dekopinda di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
“Ternyata tidak salah kami memulai dari Minahasa Utara. Minahasa Utara diharapkan menjadi penarik gerbong Dekopinda di 15 kabupaten/kota,” ungkap Vicky.
Vicky menjelaskan, Dekopin memiliki empat tugas utama, yakni memfasilitasi dan memperjuangkan aspirasi koperasi kepada pemerintah, melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, memfasilitasi kerja sama usaha antarkoperasi, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Ia juga mendorong seluruh koperasi di Minahasa Utara menjadi bagian dari Dekopinda melalui mekanisme keanggotaan. Menurutnya, koperasi harus kembali diperkuat sebagai soko guru perekonomian, termasuk melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai program strategis nasional.
Mewakili Bupati Minut, Asisten II Robby Parengkuan menyampaikan apresiasi kepada Dekopinwil dan Dekopinda Minut yang telah menggagas kegiatan tersebut. Ia menilai Dekopinda Minut merupakan organisasi yang aktif melakukan konsolidasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Terkait koperasi pertambangan, Robby menyambut baik terbentuknya tujuh koperasi di wilayah Talawaan dan Tatelu. Menurutnya, koperasi dapat menjadi wadah yang mempertemukan pemilik lahan, pekerja tambang dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengembangkan perekonomian.
“Yang penting legal dulu. Koperasi ini dibentuk supaya ada legalitas dan aturan yang jelas, sehingga koperasi yang sudah berbadan hukum dapat mengajukan permohonan bantuan maupun pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Robby.
Ia juga menilai koperasi pertambangan dapat membantu menciptakan mekanisme harga komoditas tambang yang lebih transparan sehingga anggota tidak terlalu bergantung kepada pembeli tertentu.
Pemkab Minut meminta tujuh koperasi pertambangan yang telah terbentuk untuk melengkapi administrasi, termasuk dokumen terkait wilayah atau blok pengelolaan. Pemerintah daerah siap membantu proses perizinan sepanjang seluruh dokumen dan persyaratan telah lengkap, termasuk melalui sistem OSS dengan pendampingan perangkat daerah terkait.
Robby berharap koperasi pertambangan dapat dikelola secara profesional sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan ikut menggerakkan perekonomian daerah.
“Kami berharap koperasi pertambangan yang telah terbentuk dapat berkembang, dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut secara resmi dibuka Robby Parengkuan mewakili Bupati Joune Ganda. Forum ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah, Dekopinwil, Dekopinda, koperasi, pemilik lahan, pelaku usaha dan masyarakat dalam membangun koperasi pertambangan yang legal, profesional, transparan, aman, berwawasan lingkungan, berkeadilan dan berkelanjutan.
Dengan penguatan kelembagaan tersebut, potensi pertambangan rakyat di Minahasa Utara diharapkan tidak sekadar menjadi aktivitas ekonomi, tetapi mampu memberikan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan anggota dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
DoKaLo
