MINAHASA, JelajahTerkini — Ketua ABPEDNAS Sulawesi Utara sekaligus Dewan Pengawas DPD Srikandi Jaga Desa, Stefanus BAN Liow, mendorong penguatan program sosial dan pelayanan masyarakat yang menyentuh langsung kebutuhan warga hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Dorongan tersebut disampaikan Stefanus saat memberikan arahan dalam Rapat Pleno Diperluas DPD Srikandi Jaga Desa Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran pengurus DPC kabupaten/kota di Camp James, Desa Sinuian, Kecamatan Remboken, Minahasa, Selasa (25/8/2026).
Stefanus menegaskan, Srikandi Jaga Desa sebagai sayap organisasi ABPEDNAS tidak cukup hanya membangun struktur kepengurusan. Organisasi harus mampu menghadirkan program yang konkret, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pelayanan kesehatan gratis, pembagian kacamata bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, serta berbagai kegiatan sosial lainnya merupakan contoh program yang perlu terus diperkuat.
“Srikandi Jaga Desa harus memberikan perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat melalui program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” ujar Stefanus.
Ia mengatakan, keberadaan Srikandi Jaga Desa mendapat dukungan pemerintah daerah. Karena itu, dukungan tersebut perlu diterjemahkan menjadi kemitraan yang produktif untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.
Stefanus juga menekankan pentingnya penguatan organisasi hingga tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Dengan struktur yang semakin luas, Srikandi Jaga Desa diharapkan mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kawasan pelosok.
“Saat ini jangkauan organisasi sudah sampai ke Bolmong Raya dan Minahasa Raya, hingga ke Nusa sangihe talaud sitaru , ungkapnya.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Stefanus menilai kolaborasi antara organisasi masyarakat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam memastikan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui program nyata.
Kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan pemerintah daerah, kata dia, dapat menjadi ruang untuk mendengar secara langsung kebutuhan serta aspirasi masyarakat di desa.
Sebagai Ketua ABPEDNAS sekaligus Anggota DPD RI, Stefanus menyebut upaya tersebut sejalan dengan tanggung jawabnya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Ini juga bagian dari tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota DPD RI dalam menurunkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga bisa terbentuk layanan pengabdian di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan program untuk masyarakat tidak harus selalu bergantung pada dukungan anggaran pemerintah. Kemitraan dan sinergi antarlembaga dapat menjadi alternatif untuk memperluas pelayanan.
“Pemerintah tidak harus dengan anggaran, tapi dalam program bersama kemitraan untuk melaksanakan program-program. Sebab yang dilakukan ini juga untuk masyarakat dan untuk daerah,” pungkasnya.
Stefanus berharap Srikandi Jaga Desa dapat terus berkembang menjadi organisasi yang aktif dalam pengabdian masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, program-program sosial diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Penguatan kolaborasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(*)
