Minahasa,JelajahTerkini – Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai membahas arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 melalui Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Selasa (28/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Minahasa itu dipimpin Ketua DPRD Franky Wolayan, SE, didampingi Wakil Ketua I Putri Pontororing dan Wakil Ketua II Adri Kamasi. Hadir pula Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta jajaran perangkat daerah.
Ketua DPRD Franky Wolayan menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam rapat paripurna tersebut. Ia berharap pembahasan KUA dan PPAS dapat berjalan efektif sebagai dasar penyusunan APBD 2027 yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS merupakan tahapan strategis dalam siklus penganggaran daerah. Dokumen tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan arah kebijakan fiskal sekaligus prioritas pembangunan yang akan dijalankan pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Menurut Bupati, Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebagai momentum penguatan akselerasi pembangunan dengan mengusung visi “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.” Seluruh kebijakan anggaran akan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, penguatan infrastruktur, serta pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Bupati mengungkapkan pendapatan daerah Kabupaten Minahasa pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.038.816.383.493. Proyeksi tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan program-program prioritas yang selanjutnya dibahas bersama DPRD hingga tahap penetapan APBD.
Ia juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk terus menjaga sinergi dan memberikan masukan konstruktif agar pembahasan KUA dan PPAS dapat diselesaikan tepat waktu serta menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna turut dihadiri para asisten, staf ahli bupati, inspektur, Sekretaris DPRD, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan, Direktur RSUD, Direktur PDAM, serta para kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.(*)
