Minahasa Utara, Jelajahterkini.com – Perhimpunan Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar audiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI guna membahas penguatan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026), menjadi forum strategis dalam mendorong terwujudnya kemandirian fiskal daerah.
Audiensi dipimpin Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi bersama jajaran pengurus pusat, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apkasi, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., dan Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.Dalam pertemuan tersebut, Joune Ganda menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, optimalisasi PAD merupakan strategi utama dalam membangun kemandirian keuangan daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa peningkatan PAD harus diiringi dengan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan inovatif melalui pemanfaatan potensi daerah secara maksimal tanpa membebani masyarakat.
“Penguatan Pendapatan Asli Daerah bukan hanya soal meningkatkan angka penerimaan, tetapi bagaimana membangun fondasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan inovatif. Pemerintah kabupaten harus diberi ruang untuk mengoptimalkan potensi daerah secara bijaksana tanpa membebani masyarakat, sehingga kemandirian fiskal benar-benar dapat terwujud,” ujar Joune Ganda.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menegaskan komitmen seluruh pemerintah kabupaten untuk terus mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Menanggapi berbagai masukan dari Apkasi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI siap memberikan dukungan melalui penguatan regulasi serta pelaksanaan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut diharapkan mampu memastikan kebijakan transfer anggaran dan berbagai instrumen pendukung peningkatan PAD berjalan secara efektif, proporsional, dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah kabupaten.
Audiensi ditutup dengan kesepahaman antara DPR RI dan Apkasi untuk terus memperkuat koordinasi dalam penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten, meningkatkan tata kelola keuangan daerah, serta mewujudkan pembangunan yang mandiri, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
DoKaLo
