Minahasa,Jelajahterkini — Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali mencatatkan prestasi di bidang tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Opini WTP tersebut diterima dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada 14 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (29/5/2026).
Bupati Minahasa, , hadir langsung menerima hasil pemeriksaan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, .
Capaian opini WTP selama 12 tahun berturut-turut dinilai menjadi indikator kuat konsistensi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.
Dalam keterangannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa yang terus bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi serta keuangan daerah.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus menjaga integritas, disiplin, dan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati.
Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik demi mendorong percepatan pembangunan daerah.
Turut mendampingi Bupati Minahasa dalam kegiatan tersebut antara lain Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
Agenda penyerahan LHP itu turut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, , bersama para kepala daerah, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara.(*)
