Minahasa Utara, Jelajahterkini.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 dengan khidmat di Lapangan Upacara Pemkab Minahasa Utara, Senin (26/4/2026). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Joune Ganda selaku inspektur upacara.
Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini menjadi momentum penting bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.Upacara berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan, diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN), para pejabat daerah, serta peserta lainnya. Kehadiran seluruh unsur tersebut mencerminkan tekad bersama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang semakin maju dan berkualitas.
Selain sebagai seremoni, peringatan ini juga menjadi ajang refleksi atas perjalanan panjang otonomi daerah di Indonesia. Momentum ini sekaligus mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Joune Ganda membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Hari Otonomi Daerah merupakan momentum strategis untuk memperkokoh komitmen dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” ujar Joune Ganda saat membacakan sambutan.
Ia juga menyampaikan bahwa tema Hari Otonomi Daerah ke-30, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Astacita”, mengandung makna penting tentang kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, guna mewujudkan cita-cita bangsa melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut, dalam sambutan tersebut dipaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu diperkuat, antara lain integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah untuk menghindari tumpang tindih program, reformasi birokrasi berbasis digitalisasi, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, kolaborasi antar daerah dinilai penting dalam menangani isu lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, pengelolaan sampah, dan pembangunan ekonomi. Pemerintah juga diminta untuk terus meningkatkan layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi perhatian, mengingat berbagai tantangan global seperti krisis ekonomi, ketahanan pangan, serta dampak perubahan iklim yang semakin kompleks.
Pemerintah daerah turut didorong untuk mendukung program strategis nasional, mulai dari swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, hingga pengembangan kewirausahaan dan UMKM.
Tak kalah penting, efisiensi anggaran juga ditekankan, dengan menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai tantangan dapat dihadapi. Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan potensi lokal,” tutup Joune Ganda.
Melalui pelaksanaan upacara ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat otonomi daerah yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang semakin maju, merata, dan berdaya saing.
(DoKaLo)
