Minahasa, JelajahTerkini — Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXX Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat peran pemerintah daerah sebagai pilar pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan upacara bendera yang digelar Pemerintah Kabupaten Minahasa, Senin (27/4/2026, di halaman Bupati Minahasa.
Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Deisye Watania, M.M., M.Si., dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, pimpinan perangkat daerah, para camat, serta ASN dan PPPK.
Dalam kesempatan itu, Sekda membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita,” menjadi refleksi komitmen bersama dalam mendorong kemandirian daerah sekaligus memperkuat kontribusi terhadap agenda besar nasional.
Pemerintah daerah, dalam konteks otonomi, tidak lagi sekadar pelaksana kebijakan, tetapi telah berkembang menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran,” demikian kutipan sambutan yang dibacakan.
Lebih jauh, ditegaskan bahwa kesamaan visi dan komitmen terhadap prioritas pembangunan nasional sangat diperlukan guna menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Peringatan Hari Otda ini juga menjadi pengingat bahwa semangat desentralisasi harus terus diperkuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat bagi ASN, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja aparatur dalam mendukung pelayanan publik yang profesional.
Momentum ini diharapkan mampu memperkuat fondasi otonomi daerah sebagai motor penggerak pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. (V)
