MINAHASA, Jelajahterkini — Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (31/03/2026), dan dihadiri langsung oleh Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si, MAP, bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.
Penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan tahapan krusial dalam proses pemeriksaan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Laporan tersebut akan menjadi dasar dalam pelaksanaan audit secara menyeluruh.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, SE, MM, Ak, CA, CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, secara langsung menerima laporan keuangan dari seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Utara. Ia menegaskan bahwa ketepatan waktu serta kelengkapan dokumen menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas audit.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, di antaranya Bupati Kepulauan Sangihe, Bupati Kepulauan Sitaro, Bupati Kepulauan Talaud, Wali Kota Kotamobagu, serta Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, bersama jajaran sekretaris daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa penyerahan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
“Penyerahan LKPD ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia juga berharap melalui proses audit oleh BPK, Pemerintah Kabupaten Minahasa dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mempertahankan capaian opini terbaik.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut didampingi oleh jajaran Pemkab Minahasa, di antaranya Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Bagian Protokol.
Keikutsertaan aktif Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam agenda ini menjadi bukti nyata keseriusan dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (*v)
