Minahasa,Jelajahterkini – Bupati Minahasa Bapak Robby Dondokambey, S.Si, MAP bersama Wakil Bupati Minahasa, Ibu. Vanda Sarundajang, SS mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Inventarisasi Jembatan Pejalan Kaki Ke Satuan Pendidikan dan Sarana Publik yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Bapak Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Comand Center Kantor Bupati, Senin (8/12/2025).
Komitmen ini disampaikan Bupati Minahasa Robby Dondokambey menyusul peringatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait potensi gejolak harga di akhir tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Robby Dondokambey usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, Senin (8/12/2025). Ia didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang.
Bupati Robby Dondonlambey ” Saya mengingatkan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Minahasa untuk terus bersinergi menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan sembako,” tegas Bupati.
Ia mengatakan, langkah ini krusial agar perayaan Nataru 2026 dapat berjalan lancar tanpa lonjakan inflasi yang signifikan.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Drs. H. Tomsi Tohir, MM, memberikan apresiasi atas kinerja TPID di seluruh Indonesia.
Tomsi Tohir menyebut perangkat daerah berhasil menjaga stabilitas inflasi nasional pada angka ideal.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah karena menjaga inflasi kita dalam angka ideal 2,27 persen di bulan Januari hingga November tahun 2025,” ujar Tomsi.
Angka 2,27 persen tersebut dinilai sangat ideal, mengingat Indonesia adalah negara produsen sekaligus konsumen. Pencapaian ini dianggap signifikan di tengah tekanan global yang dipicu oleh lonjakan harga emas.
Menghadapi sisa satu bulan efektif di tahun 2025, Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan.
Ia secara khusus menegaskan agar Kementerian Perdagangan tidak menaikkan harga komoditas strategis, terutama minyak goreng bersubsidi Minyak Kita.
Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat koordinasi dan memfokuskan pengawasan harga kebutuhan pokok hingga tingkat pasar dan distributor terbawah.
Selain pengendalian inflasi, Rakor Kemendagri juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah serta inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju satuan pendidikan dan sarana publik.
Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan / Plt. Kadis Disparbud, Ka. BPKAD, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Pertanian, Kabag Perekonomian, Kabag Prokopim, Kabag Hukum, Kabag Kerjasama, Perwakilan OPD yang termasuk dalam TPID.
