Mitra Jelajahterkini- Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kembali menorehkan prestasi spektakuler di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati Ronald Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda, Kabupaten Mitra resmi ditetapkan sebagai Percontohan Kabupaten Anti Korupsi Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bersama tim penilai lintas kementerian/lembaga, dengan nilai 90,8 kategori ISTIMEWA.
Penetapan ini diumumkan langsung oleh KPK RI pada Selasa (18/11/2025) di Lantai III Kantor Bupati Minahasa Tenggara.
Hadir dalam agenda tersebut Bupati Ronald Kandoli, Wakil Bupati Fredy Tuda, Ketua DPRD Mitra Sophia Antou, SE, Sekretaris Daerah, para Asisten, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta jajaran pemerintah daerah.
Sementara itu, Tim Penilai KPK RI dipimpin oleh Plt. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Rino Haruno, bersama unsur Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpan RB, BPKP, Ombudsman RI, serta Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
Bupati Ronald Kandoli menegaskan bahwa pencapaian ini adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Predikat ini adalah hasil kerja bersama. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berkomitmen penuh untuk menjaga integritas, transparansi, dan pelayanan publik yang bersih. Anti korupsi bukan slogan—ini adalah budaya yang terus kami bangun dan wujudkan,” ujar Bupati Kandoli.
Ia juga menambahkan bahwa pengakuan nasional ini memperkuat tekad Pemkab Mitra untuk terus bergerak maju, memastikan seluruh perangkat daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan standar akuntabilitas dalam setiap pelayanan publik.
Raihan kategori ISTIMEWA sebagai Percontohan Kabupaten Anti Korupsi 2025 menempatkan Mitra di antara daerah terbaik di Indonesia dalam implementasi sistem pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Mitra menegaskan bahwa prestasi ini bukanlah akhir, melainkan pijakan kuat untuk memperkuat langkah menuju pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
