Minahasa Jelajahterkini- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa resmi menetapkan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) serentak tahun 2026. Sebanyak 126 desa akan menggelar pesta demokrasi tingkat desa tersebut pada bulan Juni 2026, dengan tahapan awal dimulai Januari mendatang. Watania saat di wawancara 5/11/2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Lynda Watania mengungkapkan, pelaksanaan Pilhut serentak telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sudah ada surat dari Kemendagri yang menyatakan Kabupaten Minahasa bisa melaksanakan pemilihan hukum tua secara serentak tahun depan,” ujar Sekda.
Ia menjelaskan, tahapan Pilhut Minahasa akan berlangsung sekitar enam bulan, dimulai Januari 2026 dengan pembentukan panitia, verifikasi calon, hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Adapun hari pencoblosan dijadwalkan sekitar bulan Juni 2026.
Untuk mendukung pelaksanaan Pilhut serentak Minahasa 2026 di 126 desa, Pemkab Minahasa telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,9 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa dan akan digunakan untuk seluruh tahapan, mulai dari pembentukan panitia hingga pelantikan hukum tua terpilih.
“Anggaran sudah kami siapkan dan dialokasikan secara proporsional agar seluruh tahapan bisa berjalan lancar dan transparan,” tambah Sekda.
Ia juga berharap, hukum tua yang akan maju dalam Pilhut memiliki komitmen tinggi dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. “Kepala desa yang selama ini bekerja baik tentu akan mendapat kepercayaan rakyat untuk melanjutkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Minahasa Robby Dondokambey, SSi, MAP menegaskan, Pilhut serentak bukan hanya proses memilih pemimpin desa, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan masyarakat.
“Pilhut ini bukan sekadar ajang politik, tetapi momentum memperkuat partisipasi masyarakat dalam membangun Minahasa dari tingkat desa,” tutur Bupati.
Pemkab Minahasa berkomitmen memastikan setiap tahapan Pilhut berlangsung tertib, aman, dan akuntabel. Pemerintah juga akan menggandeng pihak kepolisian, TNI, dan lembaga pengawas untuk menjamin pelaksanaan yang adil dan demokratis. (V)
