Minut, Jelajahterkini.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengadakan pertemuan daring untuk membahas tantangan dan dampak dari rencana efisiensi Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Apkasi, Burzah Zarnubi, yang juga merupakan Bupati Lahat, bersama Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda, Bupati Minahasa Utara. Senin, (15/9/2025).
Pertemuan daring yang diadakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini mencerminkan keprihatinan mendalam mengenai dampak dari efisiensi Dana Transfer ke Daerah (TKD) terhadap pemerintahan daerah dan layanan publik. Ketua Umum Apkasi, Burzah Zarnubi, menekankan bahwa evaluasi terhadap tantangan yang dihadapi oleh daerah sangat penting, terutama dalam konteks tingginya ketergantungan daerah terhadap TKD, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbatas.
Tanggapan Joune Ganda memberikan wawasan lebih lanjut, menunjukkan bahwa efisiensi TKD bukan hanya memengaruhi anggaran belanja publik, tetapi juga dapat mengganggu pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta proyek fisik, yang esensial untuk pembangunan daerah. Langkah Apkasi untuk mengadakan audiensi dengan pejabat terkait menunjukkan keinginan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat agar solusi yang tepat dapat diimplementasikan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya penerapan prinsip efisiensi dalam alokasi anggaran. Ini memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara efisiensi program dan kebutuhan mendesak akan dana yang menggerakkan pembangunan lokal. Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap diskusi, menandakan bahwa ada fleksibilitas dalam proses yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Kesadaran akan tantangan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan pelayanan publik yang berkualitas. Harapan untuk dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting, mengingat perlunya kolaborasi dalam menghadapi situsi yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Apkasi dan respons dari pemerintah, semoga upaya ini dapat menciptakan solusi berkelanjutan yang bukan hanya efisien, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diperlukan terus adanya komunikasi dan kolaborasi agar kebijakan dapat disesuaikan dengan realitas di lapangan, memastikan bahwa layanan publik tetap terjaga dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
(DoKaLo)
