MINAHASA UTARA, Jelajahterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara terus mendorong pembenahan administrasi pertanahan dan penegasan batas wilayah desa melalui program sensus pertanahan berbasis geospasial.
Langkah strategis di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Joune James Esau Ganda tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan Kantor Pertanahan Minahasa Utara dan mahasiswa Kuliah Kerja Terpadu (KKT) Angkatan 150 Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).
Komitmen tersebut ditandai dengan kegiatan Sosialisasi Penegasan Batas Desa/Kelurahan dan Kerja Sama yang berlangsung di Balai Desa Paniki Atas, Kecamatan Talawaan, Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama Pemkab Minut dengan Kantor Pertanahan, sekaligus bagian dari sembilan paket kerja sama yang berkaitan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya administrasi pertanahan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Talawaan, para Hukum Tua se-Kecamatan Talawaan beserta perangkat desa. Materi sosialisasi disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Minut, Sefferson Sumampouw, bersama Plt. Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Minut, Anshar Wirawan, S.E., M.M.
Dalam pemaparannya, Sefferson menegaskan bahwa keberhasilan program sensus pertanahan membutuhkan kesiapan dan keterlibatan aktif seluruh pemerintah desa.
Menurutnya, Hukum Tua dan perangkat desa memiliki peran penting karena paling memahami kondisi wilayah serta administrasi pertanahan di masing-masing desa.
Ia juga meminta pemerintah desa membangun koordinasi dan memberikan dukungan kepada mahasiswa KKT 150 Unsrat yang nantinya melakukan pendampingan pendataan dan inventarisasi bidang tanah menggunakan teknologi geospasial.
Sefferson menekankan bahwa pendataan harus dilakukan secara teliti, sesuai kondisi faktual di lapangan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selain memperjelas batas administrasi desa dan kelurahan, program ini diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa wilayah, memperkuat pengelolaan aset daerah, serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Pemanfaatan teknologi geospasial juga diarahkan untuk mendukung integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), sehingga basis data pertanahan dan perpajakan daerah semakin tertata.
Sementara itu, Anshar Wirawan memberikan penjelasan teknis mengenai penggunaan aplikasi geospasial, termasuk simulasi pemanfaatannya dalam proses pengumpulan dan inventarisasi data pertanahan di lapangan.
Pemkab Minut berharap kolaborasi pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, Unsrat, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dilanjutkan dengan pelaksanaan nyata.
Program ini diharapkan menjadi langkah awal penataan administrasi kewilayahan secara menyeluruh pada 131 desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa Utara.
Melalui sinergi lintas institusi tersebut, Pemkab Minut menargetkan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang lebih akurat, modern, transparan, dan akuntabel.
Pembenahan data pertanahan juga menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui penguatan pengelolaan aset, kepastian administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.
Di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung, Pemkab Minut terus mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai fondasi pembangunan daerah yang tertib, terukur, dan berkelanjutan.
DoKaLo




