MINAHASA, JelajahTerkini — RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano menjalani survei ulang akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), sebagai upaya memastikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta penerapan standar keselamatan pasien.
Ketua Tim Surveior LARS DHP, Dwi Rohyani, S.Kep., Ns., M.Kep., FISQua, di Dampingi
dr. Nancy C. Mongdong, Sp.PD., FINASIM., MHSM, menjelaskan bahwa survei ini merupakan evaluasi berkala setelah sebelumnya RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano menjalani proses akreditasi pada tahun 2023.
Menurutnya, survei akreditasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan pedoman Kementerian Kesehatan untuk memastikan seluruh standar pelayanan rumah sakit diterapkan secara konsisten.
Proses survei berlangsung dalam tiga hari. Tahapan awal dilaksanakan secara daring pada 9 November 2026 melalui pemeriksaan regulasi dan dokumen pendukung. Selanjutnya, pada 13 dan 14 November 2026, tim surveior melakukan penilaian langsung melalui telusur lapangan.
Dalam penilaian tersebut, tim tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga melihat implementasi standar pelayanan secara langsung, termasuk melakukan wawancara dengan pasien dan petugas kesehatan.
Dwi mengatakan, terdapat 16 bab standar akreditasi Kementerian Kesehatan yang menjadi dasar penilaian, meliputi tata kelola dan manajemen rumah sakit, pelayanan berorientasi pada pasien (patient centered care), manajemen fasilitas kesehatan hingga penerapan keselamatan pasien.
Hasil penilaian nantinya menjadi dasar penentuan status akreditasi rumah sakit, mulai dari Madya, Utama hingga Paripurna. Secara umum, standar penilaian ditargetkan mencapai lebih dari 80 persen, sementara Program Nasional (Prognas) wajib memenuhi 100 persen sesuai ketentuan.
Ia juga menegaskan bahwa penilaian akreditasi saat ini semakin menitikberatkan pada patient experience atau pengalaman pasien selama menerima pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, penilaian tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi dan prosedur, tetapi juga bagaimana pasien mendapatkan perhatian, merasakan kualitas pelayanan serta memperoleh jaminan keselamatan selama menjalani perawatan.
Selain itu, seluruh tenaga profesional, mulai dari dokter, perawat hingga tenaga kesehatan lainnya, dituntut menjalankan tugas sesuai kompetensi, kewenangan dan standar profesi masing-masing.
Terkait hasil survei, Dwi menjelaskan bahwa proses penetapan membutuhkan waktu sekitar 14 hari sesuai pedoman, dengan hasil yang nantinya disampaikan melalui surat elektronik.
Melalui pelaksanaan survei ulang akreditasi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano semakin meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit milik pemerintah daerah.
Survei ini diharapkan bukan sekadar menjadi upaya memperoleh predikat akreditasi, tetapi juga momentum pembenahan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas tenaga kesehatan serta menghadirkan pelayanan yang aman, bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien. (*)
