MINAHASA, JelajahTerkini — Inspektorat Kabupaten Minahasa, memperkuat pengawasan internal pemerintah daerah dengan membentuk Tim Gerak Cepat untuk menindaklanjuti berbagai informasi dan laporan yang membutuhkan respons segera.
Inspektur Kabupaten Minahasa, Vecky Tanor, mengatakan mekanisme pengawasan selama ini telah berjalan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Namun, dinamika di lapangan menuntut adanya langkah cepat terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Di Inspektorat memang kami melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan. Semua terprogram lewat PKPT. Tetapi ada juga tugas-tugas lainnya yang harus kami tindaklanjuti,” ujar Tanor, Rabu (2/9/2026).
Menurut Tanor, penguatan pengawasan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung agenda pencegahan korupsi, termasuk program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Inspektorat Minahasa saat ini melakukan pengumpulan data yang akan dilaporkan dalam rangka mendukung program pencegahan korupsi sekaligus memperkuat integritas aparatur pemerintah daerah.
“Sekarang kita berpacu dengan program dari KPK tentang integritas, supaya tercipta perangkat daerah yang benar-benar anti korupsi,” katanya.
Tim Gerak Cepat Respons Informasi
Tanor menjelaskan Tim Gerak Cepat dibentuk melalui keputusan Inspektorat sebagai bagian dari inovasi dalam mempercepat penanganan informasi yang diterima.
Informasi tersebut dapat berasal dari laporan masyarakat, media sosial maupun sumber lainnya. Tim kemudian melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Baru-baru ini kami membentuk Tim Gerak Cepat melalui surat keputusan Inspektorat. Mereka menjadi motor penggerak untuk merampungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi yang didapat oleh tim di lapangan,” jelasnya.
Menurutnya, respons cepat menjadi penting ketika informasi yang diterima berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Kalau ada indikasi, langsung ditindaklanjuti. Tim langsung turun mengklarifikasi di lokasi kejadian. Apalagi yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat, ini yang harus kita amankan bersama,” tegas Tanor.
Ia menegaskan bahwa pengawasan internal pemerintah tidak semata-mata diarahkan untuk menemukan kesalahan perangkat daerah. Lebih dari itu, Inspektorat memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Sekarang tugas Inspektorat sebenarnya bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi bagaimana kita melihat program kegiatan yang dilaksanakan itu memiliki dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Dorong Masyarakat Berani Melapor
Selain Tim Gerak Cepat, Inspektorat Minahasa juga menyiapkan inovasi WASPADA sebagai sarana penyampaian informasi dan laporan masyarakat secara elektronik.
WASPADA diarahkan menjadi mekanisme whistleblowing system yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Ini salah satu inovasi juga yang namanya WASPADA. Sistem ini untuk pengawasan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat,” kata Tanor.
Keberadaan kanal tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus membantu Inspektorat memperoleh informasi secara lebih cepat.
Tanor berharap inovasi tersebut tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu menghasilkan perbaikan nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah.
“Harapannya, apa yang kita lakukan bukan hanya terlihat programnya dan bisa dilaksanakan, tetapi benar-benar punya impact atau dampak kepada masyarakat,” pungkasnya.
Melalui penguatan pengawasan berbasis respons cepat, kanal pelaporan masyarakat, serta pencegahan korupsi, Inspektorat Minahasa menargetkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.(*)
